Ringkasan Singkat
Video ini membahas tentang berbagai peristiwa kerusuhan yang terjadi baru-baru ini di Indonesia dan potensi dalang di balik kerusuhan tersebut. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi:
- Dugaan adanya "bohir" atau penyandang dana dalam aksi massa.
- Keterlibatan "Geng Solo" dalam mengendalikan demonstrasi.
- Dugaan adanya operasi "garis dalam" dari orang-orang Jokowi di pemerintahan Prabowo.
- Pentingnya Prabowo mengambil tindakan tegas dan mendengarkan aspirasi rakyat.
Pembukaan [0:00]
Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dengan berbagai peristiwa seperti Bandung Lautan Api terulang dan penjarahan di Jakarta. Polisi menuding Anarko sebagai dalang di balik semua ini, tetapi kebenarannya masih belum jelas. Sementara itu, ada empat anggota DPR yang sudah dibebaskan dari tugasnya, dan ada janji untuk mengkaji kembali tunjangan anggota dewan. Namun, Presiden Prabowo belum melakukan apa-apa terkait kesewenang-wenangan aparat, brutalitas kepolisian, dan buruknya kinerja ekonomi pemerintah.
Penyandang Dana Aksi Massa [5:52]
Aksi massa kolosal yang mendekati situasi chaos membutuhkan energi dan logistik yang besar. Modus yang digunakan adalah pola dua pihak dikendalikan, di mana pelaku dan pengaman berada di bawah satu kendali. Kegiatan ini seperti "three in one" dengan pendana, pelaku, dan pengaman. Informasi yang dipercaya menyebutkan bahwa ini tidak lepas dari sakit hatinya para koruptor, khususnya kasus Pertamina dengan DPO Riz Halid yang memiliki dendam pribadi dan politik terhadap Prabowo karena kebohongan terkait dana pemilu 2014.
Begal Demo oleh Geng Solo [9:08]
Riz Halid diduga hanya sebagai penyandang dana, sementara pengendali aksi adalah "Geng Solo". Awalnya, ajakan demo menggunakan narasi "Tangkap Jokowi dan Gibran" melalui mekanisme DPR, tetapi kemudian bergeser menjadi isu DPR hedonis dan tidak layak menjadi wakil rakyat. Demo 25 Agustus adalah aksi demo yang sudah dibajak, bukan demo original. Jumhur dari serikat buruh terbesar juga meminta untuk tidak terlibat karena membaca adanya kepentingan kelompok Jokowi yang merasa terancam oleh DPR.
Polisi Dikendalikan dan Standar Ganda [13:50]
Polisi seakan-akan lemah dalam menangani aksi unjuk rasa, bahkan membiarkan instalasi mereka dibakar dan fasilitas dirusak. Ini karena polisi juga dikendalikan oleh satu kekuatan, sehingga menggunakan standar ganda: represif di satu sisi, tetapi membiarkan situasi menjadi chaos di sisi lain. YouTuber Nusantara, Cokro TV, dan Laskar Cinta Jokowi terlibat dalam mempropagandakan demo.
Keterkaitan Riz Halid, Geng Solo, dan Erik Thohir [15:01]
Kasus korupsi Pertamina adalah korupsi kebijakan yang melibatkan Riz Halid dan kepemimpinan Jokowi saat itu. Erik Thohir patut dicurigai terlibat karena kasus ini tidak bisa berdiri sendiri. Penundaan penetapan tersangka mantan direktur Pertamina, Nik Widyawati, juga menimbulkan kecurigaan adanya upaya memutus mata rantai kasus korupsi.
Penangkapan Agen BAIS TNI [17:31]
Penangkapan agen Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI adalah sebuah kecelakaan tugas karena seharusnya mereka bisa menggunakan jaringan, bukan terjun langsung ke lapangan. Polisi diduga sengaja melakukan blow up terhadap kasus ini karena ego sektoral dan konflik tradisional antara TNI dan Polri. Agen BAIS tersebut diyakini sedang mencari informasi, bukan melakukan provokasi.
Darurat Militer dan Makar [22:07]
Isu darurat militer dianggap bodoh karena militer saat ini tidak populer. Situasi ini lebih tepat disebut sebagai bagian dari kegiatan makar terhadap pemerintah yang sah, dengan tujuan melengserkan Prabowo dan mendelegitimasi pemerintahannya. Pemerintah kehilangan kontrol terhadap situasi di lapangan karena aparat keamanan sudah tidak lagi berpihak. Prabowo harus segera mengambil langkah karena aparat keamanan sudah tidak lagi berpihak dan terjadi dualisme loyalitas.
Prabowo dalam Tekanan [24:19]
Prabowo disarankan untuk segera mengganti Kapolri dan tidak terikat pada pertimbangan politik balas budi. Jika Prabowo terus menunda, ia akan "bunuh diri" karena ini berkaitan dengan waktu. Informasi yang masuk ke Prabowo diduga tidak sesuai dengan situasi sebenarnya karena didominasi oleh orang-orang Jokowi yang melaksanakan operasi "garis dalam". Operasi ini sudah masuk ke pekarangan rumah Prabowo, dan ia mungkin tidak menyadarinya.
Pembatasan Informasi Prabowo [26:57]
Ada upaya untuk menutup celah Prabowo berinteraksi dengan berbagai pihak dan mendapatkan masukan. Informasi yang masuk ke Prabowo berasal dari satu pintu, dan ia dibatasi untuk berbicara empat mata dengan sumber informasi lain. Hal ini membuat Prabowo lamban mengambil keputusan strategis. Sikap Prabowo saat ini berbeda dari biasanya, dan mungkin ada gangguan kesehatan yang membatasi ruang geraknya.
Potensi Munculnya Kekuatan Baru [32:10]
Jika Prabowo terus bersikap seperti ini, akan muncul kekuatan baru yang kecewa dan menjadi lawan Prabowo. Kelompok purawirawan juga bisa menjadi oposisi keras. Geng Solo akan memanfaatkan situasi ini.
Keterlibatan Tentara dan Skenario Killing Ground [33:38]
Keterlibatan tentara dalam penanganan demonstrasi menjadi perhatian. Polisi membuka ruang bagi tentara untuk terlibat, bahkan Asintel Kostrad memberikan pengarahan kepada demonstran. Ini tidak lazim dan berpotensi menjadi skenario "killing ground" bagi TNI. Tentara tanpa sadar digiring ke situasi berbahaya oleh pihak-pihak tertentu.
Teror Politik dan Sasaran Anggota DPR [39:16]
Perusakan rumah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Sri Mulyani, dan Puan Maharani adalah bagian dari upaya menggebuk DPR agar tidak mengungkap kasus-kasus Jokowi. Ini adalah "political terrorism" dengan sasaran terukur dan terpilih, yaitu anggota dewan. Anggota DPR merasa takut dan terteror, sehingga mungkin tidak berani melakukan pemakzulan Gibran.
Pembiaran Aparat dan Gudang Peluru Gegana [42:17]
Kejahatan yang terjadi dilindungi oleh aparat keamanan. Polisi diduga sengaja membiarkan perusakan rumah anggota DPR. Bahkan, polisi memohon kepada demonstran untuk tidak membakar gudang peluru Gegana, tetapi mengambil pelurunya saja. Ini menunjukkan adanya pembiaran yang disengaja.
Anarko Sebagai Kambing Hitam [46:45]
Penyebutan Anarko sebagai dalang kerusuhan dianggap sebagai pengalihan isu. Anarko dianggap tidak lagi powerful dan lebih baik menyebut anak STM atau preman sebagai pelaku. Demonstrasi ini bukan dalam rangka menyampaikan aspirasi, tetapi dalam rangka makar terhadap pemerintahan yang sah.
Tuntutan Publik dan Masa Depan [50:22]
Prabowo harus tahu apa yang dirasakan oleh publik saat ini. Tuntutan publik yang belum terpenuhi akan menjadi bara yang bisa menyala lagi. Publik meminta penggantian Kapolri karena dianggap sebagai sumber ketidakadilan. Jika tuntutan masyarakat tidak terpenuhi, akan terjadi aksi yang targetnya langsung kepada Prabowo. Prabowo harus mengambil kebijakan solutif yang sesuai dengan tuntutan publik.