Ringkasan Singkat
Video ini membahas tentang pembangunan jalan raya Pos Anyer-Panarukan oleh Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Awalnya dianggap sebagai kerja paksa tanpa upah, temuan sejarah baru mengungkap bahwa Daendels sebenarnya membayar gaji pekerja, namun gaji tersebut diduga dikorupsi oleh pejabat lokal. Video ini juga membahas latar belakang Daendels, motivasi pembangunan jalan raya Pos, serta dampak dan kontroversi seputar proyek tersebut.
- Daendels membayar upah pekerja jalan raya Pos, tetapi diduga dikorupsi pejabat lokal.
- Pembangunan jalan raya Pos bertujuan untuk kepentingan militer dan ekonomi.
- Proyek ini memakan banyak korban jiwa dan mengubah kehidupan ekonomi masyarakat Jawa.
Pendahuluan [0:00]
Video ini membahas tentang Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terkenal karena proyek pembangunan jalan raya Pos Anyer-Panarukan. Proyek ini sering disebut sebagai bentuk perbudakan dan kerja paksa yang menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan masyarakat Jawa karena tidak dibayar. Namun, video ini akan membahas lebih lanjut mengenai kebenaran di balik proyek tersebut.
Siapakah Daendels? [2:22]
Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1808 hingga 1811, setelah VOC dibubarkan. Meskipun singkat, Daendels sudah aktif dalam perpolitikan Belanda sejak 1785 sebagai anggota kelompok patriot yang menentang pemerintahan William V. Setelah Republik Belanda bubar dan digantikan oleh Republik Batavia yang didukung Prancis, Daendels mendapat jabatan penting karena kesetiaannya kepada Prancis. Pada tahun 1808, Daendels diutus ke Batavia oleh Louis Bonaparte untuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru. Selain itu, Daendels juga sempat menjabat sebagai Gubernur Jenderal Teluk Emas (Ghana).
Motivasi Pembangunan Jalan Raya Pos [5:22]
Penunjukan Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda bertujuan untuk mempertahankan Hindia Belanda dari serangan Inggris. Salah satu caranya adalah dengan membangun infrastruktur vital seperti rumah sakit, barak militer, pabrik senjata, dan jalan raya pos. Selain kepentingan militer, sejarawan UI, Joko Mari Dono, menyebutkan bahwa motivasi utama pembangunan jalan raya Pos adalah faktor ekonomi, yaitu mempermudah pengangkutan komoditas pertanian ke gudang pemerintah. Pembangunan jalan ini terkendala biaya dan blokade Inggris, sehingga Daendels memutar otak untuk mencari solusi.
Proses Pembangunan dan Dugaan Korupsi [7:28]
Awalnya, Daendels hanya meminta untuk meratakan jalan dari Batavia ke Buitenzorg (Bogor). Namun, setelah pelabuhan Batavia direbut Inggris, Daendels merencanakan pembangunan jalan dari Cisarua sampai Cirebon. Karena kekurangan dana, Daendels dibantu oleh Kolonel Baltazar Frid Wilhelm von Lutso untuk memetakan jalur-jalur desa yang bisa disambung. Pada tahap pertama pembangunan dari Cisarua ke Cirebon, pemerintah kolonial menyiapkan budget sebesar RM30.000 perak ditambah uang kertas untuk membayar upah pekerja. Upah yang diterima bervariasi antara RM1 hingga RM10 perak, ditambah beras dan garam. Pemerintah kolonial memberikan dana kepada para prefek dan bupati, namun bukti pembayaran dari bupati ke pekerja tidak ditemukan.
Tahap Kedua dan Sistem Kerja Wajib [10:08]
Ketika pembangunan mencapai Karangsembung, Cirebon, Daendels mengalami masalah kekurangan dana. Untuk mengatasi hal ini, Daendels meminta para bupati untuk menyediakan tenaga kerja dengan menerapkan sistem kerja wajib, yang dianggap sebagai bentuk upeti. Tahap kedua pembangunan dari Cirebon sampai Surabaya dipimpin langsung oleh bupati, sehingga tidak ada dokumentasi keuangan. Proyek ini kemudian dilanjutkan sampai ke Panarukan karena wilayah timur Jawa dianggap ideal untuk perkebunan dan Selat Madura perlu dipertahankan dari Inggris. Jalan raya Pos selesai dibangun pada tahun 1809.
Kontroversi dan Dampak [12:50]
Pembangunan jalan raya Pos memakan banyak korban jiwa, diperkirakan mencapai 12.000 orang. Meskipun demikian, Pramoedya Ananta Toer memuji proyek ini sebagai mega proyek tercepat yang mengubah kehidupan ekonomi masyarakat Jawa. Waktu tempuh Batavia-Surabaya yang sebelumnya 2 minggu bisa dipangkas menjadi 5 hari. Jalan ini juga menjadi sarana transportasi penting untuk hasil perkebunan dan memunculkan kelompok pedagang perantara.
Daendels dan Pemberantasan Korupsi [15:27]
Menurut National Geographic, Daendels adalah tokoh yang getol memberantas korupsi. Ia melarang pejabatnya berdagang, menaikkan gaji pejabat, melarang menerima parcel atau gratifikasi, membuat kebijakan pemberian label untuk produk kehutanan, dan membuat aturan ketat soal berat dan harga komoditas. Daendels dikenal sebagai pemimpin yang tegas terhadap pelaku kejahatan, khususnya korupsi.