Ringkasan Singkat
Video ini membahas pidato Presiden Prabowo terkait rancangan APBN 2026, khususnya mengenai pemangkasan tantiem dan penghasilan lain komisaris BUMN. Rocky Gerung dan Hersubeno Arief membahas urgensi kebijakan populis Prabowo, potensi konflik dengan oligarki, dan upaya menyeimbangkan APBN untuk kesejahteraan rakyat.
- Penghapusan tantiem sebagai upaya efisiensi dan mengurangi kesenjangan sosial.
- Kemarahan Presiden Prabowo terhadap kesenjangan ekonomi dan praktik "serakah nomik".
- Pertanyaan tentang keberlanjutan proyek-proyek besar seperti IKN dan program makan siang gratis.
Pidato Prabowo dan Penghapusan Tantiem [0:09]
Presiden Prabowo menyinggung soal pemangkasan tantiem dan penghasilan lain di luar gaji untuk para komisaris BUMN. Rocky Gerung menilai ini sebagai urgensi dan energi dari Presiden Prabowo untuk menghasilkan kebijakan yang populis, mengabaikan hal-hal yang diservis habis-habisan di era Jokowi melalui APBN. Penghapusan tantiem ini bertujuan untuk mengurangi jarak antara kehidupan rakyat yang sulit dan gaji komisaris yang melimpah.
Reaksi dan Tantangan Kebijakan Prabowo [1:13]
Rocky Gerung melihat adanya gejala konsolidasi dari kalangan oligarki yang menganggap Prabowo akan masuk ke sistem berpikir non-kapitalis. APBN dianggap bolong, dan menambalnya dengan hutang memerlukan jaminan proyek yang bisa mengembalikan hutang tersebut. Kenaikan pajak akan sulit karena situasi ekonomi yang sulit. Ada pertimbangan politik terkait potensi kerusuhan sosial jika rakyat kesulitan ekonomi dan diprovokasi oligarki.
Efisiensi dan Keadilan Sosial [3:50]
Penghapusan tantiem merupakan bagian dari efisiensi dan upaya menghapus jarak antara rakyat dan komisaris. Presiden ingin menunjukkan bahwa ia mengerti kesulitan rakyat dan tidak ingin rakyat iri, karena kecemburuan sosial bisa berakibat protes sosial. Hal ini juga untuk membatalkan kecurigaan bahwa BUMN hanya tempat penampungan pensiunan atau upeti tim sukses.
Kondisi Ekonomi dan Kemarahan Publik [7:38]
Kondisi ekonomi yang buruk membuat tantiem menjadi alasan untuk iri sosial. Meskipun BPS mengklaim pertumbuhan ekonomi 5,12%, PHK terus terjadi dan jumlah pengemudi ojek online bertambah. Kesulitan di lapangan menimbun kemarahan publik yang akhirnya meledak. Penghapusan tantiem adalah cara bijak untuk menahan laju protes sosial.
Kemarahan Presiden dan Kebijakan Lanjutan [10:28]
Pidato Presiden Prabowo terasa ada kemarahan terhadap kesenjangan ekonomi, menganggap "serakah nomik" sebagai penyebab rakyat tersungkur. Kebijakan lanjutan yang perlu disiapkan adalah basis ekonomi yang tidak lagi dihasilkan melalui pemborosan APBN, seperti IKN dan program makan siang gratis. Proyek yang dibangun lewat APBN harus bisa diandalkan untuk meminta utang.
Asal Usul Ketidakberesan Ekonomi [12:56]
Presiden Prabowo berulang kali menunjukkan kemarahan politik karena melihat disparitas yang tinggi. Perlu diterangkan apa yang menyebabkan disparitas itu terjadi, termasuk asal usul ketidakberesan ekonomi pada rezim sebelumnya. Masyarakat menunggu agar kesalahan rezim sebelumnya dibongkar, dan pemerintah saat ini mungkin sedang mempersiapkan taktik, strategi, siasat, dan momentum untuk itu.