Ringkasan Singkat
Video ini membahas sejarah Orde Baru di Indonesia, masa pemerintahan Presiden Soeharto yang penuh kontroversi. Video ini mengulas sisi positif dan negatif dari era tersebut, termasuk stabilitas politik, pembangunan ekonomi, praktik KKN, dan pelanggaran HAM.
- Legitimasi Orde Baru berasal dari Supersemar.
- Pembangunan pesat diiringi hutang negara yang membengkak.
- Praktik KKN merajalela dan kebebasan berpendapat dibatasi.
Pendahuluan [0:01]
Video ini membahas sejarah Orde Baru di Indonesia, sebuah topik yang sering dianggap tabu. Masa pemerintahan Presiden Soeharto ini diwarnai berbagai peristiwa penting dan kontroversial. Video ini bertujuan untuk membahas sejarah ini dengan seimbang, meskipun penuh tantangan.
Latar Belakang Orde Baru [0:35]
Orde Baru berkuasa setelah peristiwa Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966), yang menandai berakhirnya era Soekarno dan dimulainya era Soeharto. Soeharto resmi menjadi presiden setahun kemudian, namun kekuasaan sudah beralih melalui Supersemar. Selama 32 tahun, Soeharto memimpin Indonesia dengan berbagai kebijakan dan gaya kepemimpinan.
Kelebihan Orde Baru: Stabilitas dan Pembangunan [1:39]
Pada masa Orde Baru, Indonesia relatif aman dan stabil secara politik. Kriminalitas lebih rendah dibandingkan masa kini, sebagian karena tindakan tegas seperti "Petrus" (penembakan misterius) yang menekan premanisme. Politik juga stabil karena penyederhanaan partai politik menjadi tiga: PPP, PDI, dan Golkar.
Kelebihan Orde Baru: Ekonomi dan Infrastruktur [3:32]
Harga bahan pokok terjangkau berkat "Revolusi Hijau" yang memperkenalkan pupuk dan pestisida kimia melalui program Panca Usaha Tani. Indonesia mencapai swasembada beras dan bahkan menjadi pengekspor. Pembangunan infrastruktur juga pesat, contohnya Jalan Tol Jagorawi dan gedung-gedung tinggi di Jakarta seperti Wisma Nusantara.
Kekurangan Orde Baru: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) [6:41]
Praktik KKN merajalela pada masa Orde Baru. Istilah KKN pertama kali dicetuskan oleh Amien Rais untuk mengkritik rezim ini. Bisnis dan politik sulit dijalankan tanpa koneksi dengan pejabat pemerintah. Konglomerat dan orang-orang dekat Soeharto, termasuk anak-anaknya, mendominasi ekonomi.
Kekurangan Orde Baru: Pelanggaran HAM [7:13]
Keamanan yang dicapai pada masa Orde Baru harus dibayar mahal dengan pelanggaran HAM. Meskipun Petrus mengurangi kriminalitas, banyak warga sipil yang menjadi korban karena dianggap sebagai "keburukan moral". Diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa juga terjadi, seperti pelarangan perayaan Imlek dan penggunaan bahasa Mandarin.
Kekurangan Orde Baru: Hutang Negara dan Jawa Sentrisme [8:15]
Hutang negara membengkak menjadi masalah besar pada masa Orde Baru. Pembangunan terpusat di Pulau Jawa dan dibiayai dengan hutang luar negeri. Indonesia bergantung pada bantuan dari negara-negara seperti Jepang. Hutang ini menjadi bom waktu yang meledak pada krisis finansial Asia 1998, menyebabkan kerusuhan dan krisis ekonomi.
