Ringkasan Singkat
Video ini membahas tentang masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1966. Dimulai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945, masa ini ditandai dengan dominasi lembaga eksekutif dan sistem kabinet presidensial. Beberapa kebijakan politik dalam negeri yang diambil pada masa ini termasuk pembentukan MPRS dan DPAS, pembubaran Masyumi dan PSI, serta pembentukan DPR-GR setelah membubarkan DPR hasil Pemilu 1955.
- Masa Demokrasi Terpimpin dimulai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan berakhir dengan Supersemar 1966.
- Ciri-ciri utama meliputi sistem kabinet presidensial, penggunaan UUD 1945, dan dominasi lembaga eksekutif.
- Kebijakan politik dalam negeri mencakup pembentukan MPRS dan DPAS, pembubaran Masyumi dan PSI, serta pembentukan DPR-GR.
Pembukaan [0:00]
Video ini dibuka dengan sapaan dan pengantar dari tutor sejarah Edcent, yang akan membahas materi tentang masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia.
Profil Tutor [0:22]
Tidak ada informasi profil tutor di bagian ini. Bagian ini langsung membahas materi.
Masa Berdirinya Demokrasi Terpimpin [0:38]
Masa Demokrasi Terpimpin berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Dimulainya ditandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Dekrit ini berisi tiga poin utama: pembubaran Dewan Konstituante, kembali berlakunya UUD 1945, dan pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara). Dewan Konstituante dibubarkan karena dianggap gagal membuat undang-undang dasar baru pengganti UUDS 1950. Berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin ditandai dengan keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) pada tahun 1966, yang mengalihkan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto.
Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin [4:00]
Ciri-ciri masa Demokrasi Terpimpin meliputi perubahan sistem kabinet dari parlementer menjadi presidensial, di mana presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Penggunaan UUD 1945 menggantikan UUDS 1950 juga menjadi ciri khas. Selain itu, terdapat dominasi lembaga eksekutif, berbeda dengan masa Demokrasi Liberal di mana lembaga legislatif lebih dominan. Pada masa Demokrasi Liberal, kabinet sering jatuh karena mosi tidak percaya dari parlemen, sementara pada masa Demokrasi Terpimpin, lembaga eksekutif yang memegang kendali utama.
Kebijakan Politik Dalam Negeri [7:28]
Kebijakan politik dalam negeri pada masa Demokrasi Terpimpin mencakup pembentukan MPRS dan DPAS sebagai bagian dari Dekrit Presiden. Selain itu, dibentuk Kabinet Kerja (1959-1964) dan Kabinet Dwikora (1964-1966) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Pemerintah juga membubarkan partai Masyumi dan PSI karena keterlibatan sebagian anggotanya dalam pemberontakan PRRI-Permesta. Pemberontakan ini muncul akibat ketidakpuasan daerah terhadap pembangunan yang dianggap hanya terpusat di Jawa. Pemerintah juga membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 karena menolak RAPBN yang diajukan presiden, dan sebagai gantinya dibentuk DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong).
Closing [13:34]
Video ditutup dengan ringkasan singkat materi tentang masa Demokrasi Terpimpin dan ajakan untuk menonton video pembelajaran lainnya di Edcent. Terdapat juga promosi untuk mengunjungi situs web xo.id untuk menemukan ribuan video pembelajaran.
