Masa Pemerintahan Prancis di Indonesia [Herman Williem Daendels] Tahun 1808-1811

Ringkasan Singkat

Video ini membahas pemerintahan Republik Bataaf di Hindia Belanda, dimulai dengan latar belakang pembentukan Republik Bataaf sebagai bagian dari Perancis. Kemudian membahas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal untuk mempertahankan Jawa dari Inggris, meliputi bidang pertahanan, pemerintahan, peradilan, dan sosial ekonomi. Diakhiri dengan penggantian Daendels oleh Jan Willem Janssens dan jatuhnya Jawa ke tangan Inggris.

• Republik Bataaf dibentuk sebagai bagian dari Perancis setelah Belanda dikuasai oleh pasukan Perancis.
• Herman Willem Daendels ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.
• Kebijakan Daendels meliputi pembangunan infrastruktur, reformasi pemerintahan, dan peningkatan ekonomi.
• Pemerintahan Daendels dianggap gagal dan ia digantikan oleh Jan Willem Janssens.
• Jawa jatuh ke tangan Inggris setelah Janssens menyerah dalam Kapitulasi Tuntang.

Latar Belakang Pemerintahan Republik Bataaf [0:51]

Pada awal tahun 1795, pasukan Perancis menyerbu dan menguasai Belanda, memaksa Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Pemerintahan baru dibentuk sebagai bagian dari Perancis, yang dinamakan Republik Bataaf. Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte, menjadi pemimpin Republik Bataaf. Raja Willem V, yang berada di Inggris, mengeluarkan surat-surat Kew yang memerintahkan penguasa di wilayah jajahan Belanda untuk menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Perancis. Inggris dengan cepat mengambil alih beberapa daerah di Hindia, seperti Padang, Ambon, dan Banda, serta memperkuat armadanya untuk memblokade Belanda dan Perancis. Republik Bataaf juga berupaya mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Nusantara.

Awal dan Tugas Pemerintahan Herman Willem Daendels [2:43]

Herman Willem Daendels ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara pada tahun 1808-1811. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Penunjukan ini dilakukan karena Republik Bataaf merupakan bagian dari Perancis, dan kebijakan-kebijakannya dipengaruhi oleh kepentingan Perancis, yang saat itu fokus memerangi Inggris.

Kebijakan Herman Willem Daendels dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan [3:04]

Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil beberapa langkah strategis. Ia membangun benteng-benteng pertahanan baru, mendirikan pangkalan Angkatan Laut di Anyer dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara dengan merekrut orang-orang pribumi, membangun jalan raya dari Anyer ke Panarukan sepanjang sekitar 1100 km (dikenal sebagai Jalan Daendels atau Jalan Raya Pos), dan mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.

Kebijakan Herman Willem Daendels dalam Bidang Pemerintahan [3:54]

Daendels melakukan reformasi dalam bidang pemerintahan dengan membatasi kekuasaan raja-raja di Nusantara, membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah prefektur yang masing-masing dikepalai oleh seorang prefek yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jenderal. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji, meskipun masih memiliki hak-hak feodal tertentu. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan wilayahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintah kolonial.

Kebijakan Herman Willem Daendels dalam Bidang Peradilan [4:46]

Untuk memperlancar pemerintahan dan mengatur ketertiban, Daendels melakukan perbaikan di bidang peradilan. Ia membentuk tiga jenis peradilan: untuk orang Eropa, untuk orang-orang Timur asing, dan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, seperti di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Selain itu, Daendels memberlakukan peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, yang berlaku bagi semua orang, termasuk orang Eropa dan Timur asing.

Kebijakan Herman Willem Daendels dalam Bidang Sosial Ekonomi [5:34]

Daendels diberi tugas untuk memperbaiki keadaan ekonomi di Hindia Belanda dan mengumpulkan dana untuk biaya perang. Kebijakan yang diambil antara lain memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta untuk menggabungkan banyak daerah ke dalam pemerintahan kolonial, meningkatkan pemasukan uang dengan pemungutan pajak, meningkatkan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia, mewajibkan rakyat menyerahkan hasil pertanian, dan menjual tanah kepada pihak swasta.

Akhir Pemerintahan Daendels [6:25]

Setelah tiga tahun memerintah di Hindia Belanda, Daendels dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Program-programnya dinilai merugikan negara karena korupsi yang merajalela. Oleh karena itu, Daendels dipanggil kembali ke negaranya dan digantikan oleh Jan Willem Janssens.

Pemerintahan Jan Willem Janssens dan Akhir Kolonialisme Perancis [6:52]

Pada Mei 1811, Daendels digantikan oleh Jan Willem Janssens, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Sementara itu, penguasa Inggris di India, Lord Minto, memerintahkan Thomas Stamford Raffles untuk segera menguasai Jawa. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssens berusaha menyingkir ke Semarang, bergabung dengan legiun Mangkunegara dan prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta, namun akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan ini ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811.