Ringkasan Singkat
Video ini membahas tentang amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden Prabowo kepada Tom Lembong dan Hasto, yang dilihat dari perspektif politik dan hukum. Analisis media sosial menunjukkan bahwa keputusan ini menciptakan rekonsiliasi antara kelompok yang berseberangan dengan Jokowi, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait pemberantasan korupsi.
- Amnesti dan abolisi menciptakan rekonsiliasi politik.
- Publik lebih melihat dari kacamata politik daripada hukum.
- Muncul kekhawatiran terhadap pemberantasan korupsi.
Pendahuluan [0:00]
Diskusi dimulai dengan membahas bagaimana amnesti dan abolisi telah berulang kali terjadi sejak zaman Presiden Soekarno hingga Jokowi, namun pemberian amnesti dan abolisi kepada terdakwa korupsi kali ini terasa tidak menyenangkan. Hal ini memicu pertanyaan apakah masyarakat Indonesia "sakit" dalam menyikapi isu korupsi.
Analisis Klaster Media Sosial [6:13]
Analisis jaringan sosial menunjukkan adanya satu klaster besar yang natural dan reaktif terhadap isu ini. Reaksi publik cenderung positif terhadap Prabowo atas pemberian amnesti dan abolisi. Isu ini juga memicu kemarahan terhadap Jokowi dan penegak hukum di eranya, menunjukkan adanya upaya Prabowo untuk mereduksi politik orbital yang mengasosiasikannya dengan Jokowi.
Motif Stabilitas dan Rekonsiliasi [8:16]
Prabowo, dengan latar belakang militer, mengutamakan stabilitas negara. Keputusan memberikan amnesti dan abolisi dilihat sebagai upaya rekonsiliasi dan persatuan, mengikuti trilogi pembangunan di era Orde Baru namun dalam konteks libertarian. Istana melihat negara saat ini terfragmentasi dan kelompok Tom Lembong dianggap berpotensi menciptakan destabilisasi.
Tom Lembong dan Hasto Sebagai Korban Kriminalisasi [11:49]
Tom Lembong dan Hasto dilihat sebagai korban kriminalisasi. Percakapan di media sosial didominasi oleh kelompok Tom Lembong. Dulu ada dua klaster yang berseberangan (cebong dan kampret), kini bersatu dengan narasi yang sama: kriminalisasi lawan politik.
Strategi Politik Prabowo [13:19]
Prabowo berhasil menghimpun dua kelompok yang berseberangan dengan Jokowi melalui amnesti dan abolisi. Ini adalah langkah politik yang cerdas untuk memberikan tekanan pada Jokowi. Di masa lalu, lawan politik dikunci dengan label PKI, sekarang dengan label koruptor.
Paradoks dalam Keputusan Amnesti dan Abolisi [15:41]
Mahfud MD menyatakan bahwa langkah Prabowo strategis dalam penegakan keadilan, namun ada paradoks karena keputusan ini mengintersep putusan hakim. Amnesti dan abolisi menjadi manifestasi bahwa penguasa menggunakan politik untuk mengubah status hukum seseorang. Dari sisi politik, ini adalah rekonsiliasi yang dibutuhkan Prabowo untuk mencapai visi misinya.
Oposisi dan Pengalaman Prabowo [18:01]
Prabowo, yang lama menjadi oposisi, paham betul karakter oposisi. Pola politik akomodatif yang dilakukannya bertujuan agar pertumbuhan dan pemerataan bisa berjalan. Ia merangkul lawan politiknya, termasuk kelompok Anies dan Ganjar, yang terepresentasikan dalam kasus Tom Lembong dan Hasto.
Manfaat Politik Amnesti dan Abolisi [20:15]
Amnesti dan abolisi meningkatkan sentimen positif terhadap Prabowo, mengurangi tekanan publik, dan membangun citra sebagai pemersatu. Ini adalah upaya untuk mengucilkan Jokowi dan membantah politik orbital yang selama ini melekat pada Prabowo.
Respon Publik terhadap Tom Lembong [23:24]
Tom Lembong disambut sebagai orang yang dizalimi dan pahlawan. Secara kognitif, publik meyakini Tom Lembong adalah korban kriminalisasi oleh penguasa masa lalu. Emosi yang muncul adalah kemarahan terhadap penguasa sebelumnya (Jokowi), antisipasi, kegembiraan, dan kejutan.
Kemarahan dan Antisipasi Publik [24:38]
Kemarahan muncul karena isu korupsi Tom Lembong dianggap sebagai isu politik, bukan hukum. Antisipasi muncul karena abolisi diputuskan saat banding akan dilakukan, dengan rencana pemanggilan Jokowi sebagai saksi. Muncul tafsiran bahwa abolisi bertujuan menghindari sosok penting agar tidak masuk sidang.
Tafsiran Abolisi dan Dampaknya pada Pemberantasan Korupsi [28:42]
Abolisi justru menghambat proses pengungkapan korupsi. Muncul pertanyaan apakah Prabowo punya komitmen kuat memberantas korupsi atau hanya "omon-omon" saja. Publik menunggu langkah Prabowo selanjutnya.
Disgas dan Fear di Kalangan Netizen [30:56]
Fear (ketakutan) muncul karena abolisi dianggap sebagai upaya agar Jokowi tidak masuk sidang Tom Lembong. Disgas (jijik) muncul sebagai sarkasme terhadap politik.
Perbedaan Sudut Pandang Politik dan Hukum [32:11]
Ada dua sudut pandang yang tidak bisa disatukan: politik dan hukum. Publik lebih memilih menggunakan kacamata politik untuk memahami amnesti dan abolisi. Opini mempengaruhi politik, namun jika opini mempengaruhi hukum, maka rusaklah tatanan.
Kasus Tom Lembong Bukan Sidang Korupsi Murni [34:08]
Kasus Tom Lembong dihiasi narasi penzaliman lawan politik oleh penguasa. Kasus ini didatangi oleh tokoh-tokoh seperti Rocky Gerung dan Refly Harun, yang pro pada terdakwa. Ini menunjukkan bahwa kasus ini bukan kasus korupsi murni.
Politik Mengotori Hukum [35:41]
Politik mengotori sisi hukum dalam kasus ini. Publik mendukung positif Prabowo dalam rekonsiliasi ini, namun ini menjadi kalimat yang buruk karena seolah-olah demi rekonsiliasi nasional, sah-sah saja melakukan intervensi politik terhadap putusan hukum.
Kejaksaan Agung dan KPK [37:02]
Muncul anggapan bahwa Kejaksaan Agung masih bisa didikte oleh penguasa. Namun, di zaman Prabowo, ada penguatan kejaksaan. Publik melihat Prabowo ingin mengoptimalkan lagi Kejaksaan Agung.
Pola Komunikasi Prabowo [39:07]
Tim Prabowo memantau media sosial dan bekerja berdasarkan pola amati, analisa, aksi. Prabowo tidak butuh influencer untuk melakukan kontra narasi, cukup dengan membuat kebijakan dan mensosialisasikannya.
Pergeseran Polarisasi Politik [40:14]
Polarisasi politik yang tajam di era Jokowi kini menurun. Prabowo bisa hadir di kongres PSI dan bertemu Puan Maharani di acara koperasi merah putih. Ini menunjukkan upaya Prabowo untuk menghilangkan atau mereduksi politik orbital.
Rekonsiliasi dan Reduksi Politik Orbital [40:54]
Dua klaster yang sebelumnya berhadap-hadapan kini bersatu dalam isu kriminalisasi tokoh oleh penguasa sebelumnya. Prabowo mencoba menghilangkan politik orbital yang mengasosiasikannya dengan Jokowi. Ia ingin dikenal sebagai macan Asia, bukan kucing Solo.
Respon Publik terhadap Amnesti Hasto [42:21]
Respon publik terhadap amnesti Hasto mirip dengan Tom Lembong, namun tanpa fear. Kemarahan lebih mendominasi di kubu Hasto. Isu ini terkait residu Pilpres dan kriminalisasi oleh penguasa selanjutnya.
Tidak Ada Dukungan dari Kalangan Pro-Jokowi [44:40]
Tidak ada gelagat dari kalangan pro-Jokowi yang membangun kontra naratif. Hanya Partai Sosmed yang menyatakan bahwa Hasto dan Tom Lembong tetap bersalah. Partai Sosmed, yang berasosiasi dengan Prabowo-Gibran, mencoba menundukkan kembali Hasto dan Tom Lembong.
Partai Sosmed dan Jejak Digital [46:51]
Partai Sosmed, yang dulu haters Prabowo, kini mendukungnya. Publik bisa melihat jejak digital mereka. Kalangan yang berasosiasi dengan Jokowi terkucil dalam isu ini.
Pengalihan Isu [49:31]
Amnesti dan abolisi menenggelamkan banyak isu lain. Jika ingin menenggelamkan isu ini, perlu ada pengalihan isu. Isu yang potensial adalah ijazah Jokowi.
Rekonsiliasi dan Isu Ijazah Jokowi [52:48]
Jokowi dan timnya harus ekstra hati-hati karena ada rekonsiliasi antara pendukung Hasto dan Tom Lembong. Isu ijazah Jokowi semakin menguat, bahkan survei yang menyatakan sebaliknya justru membuat pendukung isu ijazah palsu semakin militan.
Komedian dan Penerimaan Isu [55:43]
Masuknya komedian dalam isu ini menunjukkan bahwa isu tersebut sudah mulai diterima publik. Politik dijadikan bahan tertawaan, menunjukkan bahwa publik menertawakan diri sendiri dan menerima bahwa Jokowi salah.
Isu Pemakzulan Gibran Tidak Naik [56:25]
Isu pemakzulan Gibran tidak naik. Program "Lapor Mas Wapres" juga tidak laku, menunjukkan bahwa program tersebut tidak optimal dan tidak didukung.
Pola Hubungan Presiden dan Wapres [57:59]
Pola hubungan antara Presiden dan Wapres bisa dilihat dari isu pemakzulan Gibran dan ijazah palsu Jokowi. Prabowo tidak memberikan statement lagi terkait isu ijazah Jokowi.
Merangkul Kanan dan Kiri [59:03]
Prabowo merangkul kanan dan kiri, namun bukan Prabowo dan anti-Prabowo, melainkan Jokowi dan anti-Jokowi. Baru kali ini ada pemerintahan yang oposisinya bukan kepada presidennya, melainkan presiden sebelumnya.
Manfaat Rekonsiliasi [1:00:35]
Rekonsiliasi mengurangi tekanan publik terhadap pemerintah Prabowo dan membangun pencitraan Prabowo sebagai sosok pemersatu. Kekuatan politik semakin merapat di Prabowo, diharapkan pertumbuhan dan pemerataan bisa berjalan dengan baik.
PR Besar: Kasus Korupsi [1:01:49]
PR besar selanjutnya adalah kasus korupsi. Amnesti dan abolisi menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi, meskipun ada faedah bagi perpolitikan nasional.